Banten

4 Berkas Lolos, 1 Gugur: Ini Agenda Sidang DKPP Terkait Pencalonan Gibran

Abdurahman | 20 November 2026, 06:40 WIB
4 Berkas Lolos, 1 Gugur: Ini Agenda Sidang DKPP Terkait Pencalonan Gibran
Ilustrasi suasana sidang DKPP, serta kontras angka 4 berkas lolos vs 1 berkas gugur (AKURAT BANTEN/Abdurahman)

AKURAT BANTEN-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi mengagendakan sidang pemeriksaan empat perkara aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terkait pemenuhan syarat pendidikan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Senin, 23 November 2026.

Dari lima aduan yang masuk pada Oktober 2026, empat berkas dinyatakan lolos verifikasi materiel ke persidangan, sementara satu berkas dinyatakan gugur karena tidak melengkapi perbaikan hingga tenggat waktu 18 November 2026.

Sorotan publik langsung mengarah pada perkara ini lantaran bersinggungan dengan dinamika pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyangkut pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Namun, DKPP menegaskan fokus persidangan berada pada pengujian tata cara dan etika penyelenggara pemilu, bukan memeriksa pribadi peserta pemilu.

Gibran tidak akan dipanggil karena yang dipersoalkan dalam aduan adalah tata cara penyelenggara pemilu dalam memproses pencalonan, bukan menguji pribadi peserta pemilu. — Heddy Lugito, Ketua DKPP

Baca Juga: Messi dan Ronaldo Mulai Kuasai Bisnis Sepak Bola! Ini 6 Pemain Top Dunia yang Punya Klub Sendiri

Rincian 4 Berkas Lolos dan 1 Aduan yang Gugur

Proses seleksi administratif dan materiel di internal DKPP memetakan status lima pengaduan yang diterima sepanjang Oktober 2026 menjadi dua kelompok: berkas yang melaju ke sidang pemeriksaan dan berkas yang terhenti sebelum pokok perkara disidangkan.

  • Empat perkara lolos verifikasi materiel:

    • Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 (diadukan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan), dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiel pada 4 November 2026.

    • Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026 (diadukan oleh Muhammad Afghan Ababil), dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiel pada 4 November 2026.

    • Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026 (diadukan oleh Paman Nurlette dan Novi Manaban), dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiel pada 10 November 2026.

    • Perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026 (diadukan oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan), dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiel pada 10 November 2026.

  • Satu aduan dinyatakan gugur:

    • Pengaduan yang diajukan Ibnu Jandi tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan karena pengadu tidak menyerahkan perbaikan berkas sampai batas akhir yang ditetapkan pada 18 November 2026.

Baca Juga: Harry Kane Sudah Raih Ballon d'Or dan Pecahkan Rekor Inggris, tetapi Masih Ada Satu Mimpi Besar yang Belum Terwujud!

Empat Agenda Sidang Pemeriksaan DKPP

Memasuki sidang perdana pada 23 November 2026, majelis DKPP menyusun alur pemeriksaan yang terstruktur untuk menguji dalil pengadu, tanggapan pihak teradu, serta keabsahan alat bukti yang diajukan.

  1. Mendengarkan pokok aduan dan jawaban: Pengadu memaparkan dugaan pelanggaran kode etik dalam proses verifikasi syarat pendidikan pencalonan, disusul jawaban resmi dari pihak teradu.

  2. Mendengarkan keterangan pihak terkait: Majelis menggali informasi tambahan dari pihak terkait yang relevan dengan objek sengketa etik penyelenggaraan pemilu.

  3. Memeriksa saksi dan alat bukti: Dokumen pendukung, regulasi teknis, serta keterangan saksi diverifikasi di hadapan persidangan.

  4. Pendalaman keterangan para pihak: Majelis melakukan klarifikasi lanjutan atas poin-poin krusial sebelum merumuskan pertimbangan etik.

Seluruh perkara akan diperiksa sesuai Pedoman Beracara DKPP dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum bagi semua pihak. — DKPP

Baca Juga: Lionel Scaloni Siapkan Kejutan untuk Lionel Messi, Tawaran Jadi Staf Pelatih Argentina Bikin Heboh!

Mengapa Sidang Ini Krusial bagi Tata Kelola Pemilu?

Di luar perdebatan politik yang kerap menyertai isu pencalonan, persidangan DKPP menjadi ruang uji akuntabilitas prosedur kelembagaan.

Publik menanti sejauh mana aturan teknis KPU dan fungsi pengawasan Bawaslu diuji secara etik, sekaligus memastikan setiap tahapan pencalonan memiliki kejelasan rujukan hukum agar kepercayaan terhadap institusi pemilu tetap terjaga.(**)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Abdurahman
Reporter
Abdurahman
Abdurahman